Kehidupan New Normal, ini Revolusi Membangun Tatanan Peradaban Baru

PADANG, SangkalaNews–Beberapa Provinsi akan menyonsong tatanan hidup baru alias new normal selama pandemi Korona salah satunya provinsi Sumatera Barat.

Menurut Pengamat Sosiologi Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos, bahwa memasuki Era new Normal tidaklah semudah yang diucapkan.

Kita akan dihadapkan pada dua pilihan dari perubahan tersebut, Pertama kembali ke masa lalu, atau yang kedua, kita harus membangun kebiasan dan peradaban baru. Apalagi menyangkut apa yang dinamakan revolusi.

“Jika kita samakan Covid-19 dengan perubahan dan revolusi, secara tidak langsung kita masuk kepada pilihan tersebut. Kembali ke masa lalu tentu tidak memungkinkan, hal ini disebabkan wabah Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir, atau tidak akan berakhir sama sekali. Solusinya adalah membangun tatanan hidup baru atau yang dikenalkan sekarang dengan sebutan new normal,” ucapnya.

Secara sosiologis keadaan ini dihadapkan dengan situasi anomali tatanan kehidupan dengan situasi yang tidak menentu. Tantangannya, bagaimana mengubah anomali menjadi keteraturan, dalam hal ini tepatnya keteraturan baru.

Eka Vidya Putra menambahkan “Bagaimana keteraturan ini isa dijalankan secara kultural tapi bisa juga secara struktural (pemerintahan). Hemat saya saat ini, dalam menghadapi wabah ini kita bisa mulai secara struktural, dan perlahan-lahan menjadikannya sebagai sesuatu yang membudaya ditengah-tengah masyarakat.

Sosiolog UNP, Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si, mengatakan, walau masih pro-kontra, kebijakan pemerintah dengan menerapkan new normal atau berdamai dengan Covid-19 diharapkan akan menggerakan kembali aktivitas sosial dan ekonomi yang lumpuh dimasa pandemi Covid-19 ini.

“Protokol Kesehatan Covid-19 menuntut dilakukannya perubahan. Konsekwensinya akan merubah prilaku dan gaya hidup segala aktivitas sosial yang terjadi ditengah masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Erianjoni menambahkan, pada dasarnya apapun bentuk strategi menghadapi kovid ini tergantung pada perilaku disiplin dalam menjalankan segala bentuk aktivitas sesuai protokol kesehatan.

“Selagi masyarakat Sumbar tetap nyeleneh dengan protokol kesehatan, maka akan sia-sia saja dan malah makin memperparah kondisi. Buktinya, Sumbar ditetapkan sebagai provinsi dari empat provinsi (DKI, Jabar dan Gorontalo) yang akan melibatkan TNI untuk ambil bagian dalam mendisiplinkan warga. Artinya daerah kita diasumsikan masih buruk kedisiplinan masyarakatnya, sampai TNI harus diturunkan,” paparnya. (EH)

PSBB Sumbar Diperpanjang hingga 7 Juni 2020, Minus Kota Bukit Tinggi

PADANG,  SangkalaNews–Masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sumbar di perpanjang sampai 7 Juni 2020, ini kebijakan baru yang diputuskan oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur Nasrul Abit dan Forkompimda Provinsi Sumbar

Kebijakan ini diambil, setelah Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mendengar dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak saat rapat koordinasi melalui video conference antaranya bupati dan wali kota se-Sumbar, Kamis (28/5) di ruang kerja Irwan Prayitno.

Ditambah lagi keputusan ini juga berdasarkan kajian dari pakar epidemologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (Unand), Defriman Djafri, Ph.D.

Hasil rapat tersebut, dari 19 kabupaten/kota, hanya Kota Bukittinggi yang keluar dari PSBB sekaligus menerapkan konsep New Normal.

Sementara itu, penetapan keputusan ini juga telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI termasuk dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat, Letjen TNI Doni Monardo.

Irwan Prayitno menegaskan, PSBB Sumbar diperpanjang hingga 7 Juni 2020, dengan beberapa poin penting yang harus dilakukan.

Pertama, melakukan persiapan dan pelaksanaan tahapan menuju New Normal dengan mengurangi pembatasan. Di mana teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing kepala daerah kabupaten kota sesuai dengan regulasi yang ada.

“Tatanan baru produktif dan aman dari Covid-19, atau yang lebih dikenal dengan istilah New Normal pasti kita hadapi. Namun hal ini dilakukan secara bertahap dengan berbagai persiapan sambil menunggu Keppres dikeluarkan,” papar Irwan Prayitno.

Kedua, mengoptimalkan upaya-upaya dalam mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. “Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI kepada TNI-Polri untuk ikut mendisiplinkan masyarakat pada beberapa titik keramaian,” ungkapnya.

Ketiga, Pemprov Sumbar tetap mempertahankan kondisi tanggap darurat. Artinya selama Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional belum diakhiri atau dicabut, secara otomatis Pemprov Sumbar akan tetap dengan kondisi siaga darurat.

“Kita tetap melakukan pengendalian secara maksimal, termasuk upaya tracking dan isolasi kasus positif,” terangnya.

Poin terakhir, Irwan Prayitno menyampaikan bahwa tidak ada persoalan jika ada kabupaten kota ada yang ingin keluar dari PSBB. “Tetap kita dukung,” kata Irwan Prayitno.

Namun demikian ia menekankan pentingnya mempersiapkan sistem kesehatan secara matang dari hulu sampai ke hilir. “Kita tentu tidak ingin menggadaikan masyarakat dengan ujicoba,” tegasnya.

Sebelumnya, pada rapat kordinasi melalui video conference yang juga dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, tiga kepala daerah masing-masing Bupati Pesisir Selatan, Wali Kota Bukittinggi dan Wali Kota Padang Panjang mempresentasikan sejumlah alasan yang mendasari untuk keluar dari PSBB.

Namun setelah mendengar pemaparan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Defriman Djafri, Ph.D yang merupakan pakar epidemologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand, hanya Kota Bukittinggi yang tetap keluar dari PSBB dengan berbagai pertimbangan. Khususnya terkait sektor perekonomian. (EH)

Kawal Pintu Masuk Sumbar, Gubernur Sumbar : Aparatur harus Tegas, Santun dan Beretika

PADANG, SangkalaNews–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meminta personil Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar, dibantu oleh TNI, Polri tegas dalam melaksanakan tugas mengawasi dan menjaga perbatasan Provinsi Sumbar. Namun, Irwan juga berpesan agar ketegasan, harus tetap dalam kesantunan dan etika sebagai aparat.


“Personil Dishub Sumbar dan dibantu oleh TNI, Polri betul-betul tegas dalam bertugas, tanpa ada pertimbangan. Bagi pejabat yang bekerja keluar masuk Sumbar, harus ada surat tugasnya. Ketegasan harus tetap dalam kesantunan dan etika sebagai aparat,” tegas Irwan saat melepas personil Dishub Sumbar yang akan bertugas mengawal perbatasan di wilayah Provinsi Sumbar, Sabtu (16/5) di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 25 tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi dalam Masa Mudik Lebaran Tahun 2020 melarang angkutan darat untuk keluar dan masuk daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sumbar.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 tahun 2020, juga mengatur tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Irwan mengatakan, bagi pengendara yang nekat tetap masuk atau keluar Sumbar, akan disuruh putar balik. Sarana transportasi darat yang dilarang adalah kendaraan umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor.

Begitu juga di wilayah laut. Sarana transportasi yang dilarang yakni, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau. Namun, ada pengecualian berlaku untuk kendaraan pejabat yang mengurus Covid-19, seperti kendaraan dinas operasional dari TNI dan Polri, kendaraan pemadam kebakaran, ambulance mobil jenazah dan mobil barang tidak membawa penumpang.

Selain itu juga dikecualikan kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan, seperti meninggal dunia, sakit keras atau harus berobat ke daerah lain diizinkan keluar/masuk dari Sumbar. Namun, tetap ada syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak memenuhi syarat, tetap tidak bisa bepergian keluar atau masuk Sumbar.

Tugas tim gabungan kali ini berbeda dibandingkan dengan tugas tim gabungan 31 Maret lalu yang hanya mencatat dan mengecek kendaraan dan penumpang yang masuk. Tim yang bertugas sekarang melarang orang berpergian, pemudik dilarang pulang kampung.

“Tugas yang kita laksanakan, harus sesuai dengan SE Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, yang mengatur empat kriteria syarat pengecualian yang diperbolehkan dalam Permenhub 25 tahun 2020,” terangnya.(EH)

Vidio Viral Cekcok Ketua KPU Sumbar dengan Petugas di Perbatasan Padang, Gubernur Sumbar angkat bicara

PADANG, SangkalaNews–Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno berharap petugas yang mengawal wilayah perbatasan agar menjaga kesopanan dalam melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut disampaikan Irwan, Sabtu (16/5), menyikapi insiden cekcok petugas check point perbatasan Kota Padang dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Amnasmen.

Gubernur Sumbar menilai dari video yang beredar nampak hanya kesalahpahaman. Selain petugas tidak kenal dengan Ketua KPU Sumbar, Ketua KPU Sumbar juga tidak membawa surat tugas.

Dari Permenhub Nomor 25 tahun 2020 memang mengharuskan ada surat tugas. Tidak hanya surat tugas, bahkan juga harus ada surat bebas Covid-19. “Kalau dari Permenhub, surat tugas itu harus ada. Bahkan harus ada surat bebas covid-19,” ujarnya.

Meski begitu, Irwan juga meminta petugas yang menjalakan fungsinya diperbatasan juga harus menjaga kesopanan. Menggunakan kata-kata yang baik. Jangan pula mengeluarkan kata-kata kasar.

“Kalau tegas dan ketat itu harus. Tapi petugas harus tetap menjaga kesopanan dalam menjalankan tugas. Petugas juga tidak boleh bicara dengan kata-kata kasar. Apalagi memposting di media sosial data pribadi orang, itu juga tidak benar,”pungkasnya.

Sebelumnya, beredar video insiden cekcok antara Ketua KPU Sumbar, Amnasmen dengan petugas perbatasan Lubuk Paraku, antara Kabupaten Solok dengan Kota Padang. Dalam video tersebut nampak dua orang itu terpancing emosi dengan menggunakan suara nada tinggi.

Kemudian, berlanjut dengan petugas memposting identitas Ketua KPU Sumbar di media sosial. Ditambah dengan beredar video. Informasinya insiden ini berlanjut ke ranah hukum.(EH)

80 Persen Mesjid Di Sawahlunto Gelar Sholat Jumat, Juga Berpeluang Gelar Sholat Idul Fitri

PADANG, SangkalaNews–Sudah 80 persen Masjid di Kota Sawahlunto saat ini menggelar Sholat Jumat. Kabar baik ini mendapat perhatian Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Irwan mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan Kota Sawahlunto berpeluang menjadi satu-satunya daerah yang dapat menyelenggarakan sholat Idul Fitri, saat pandemi virus korona (Covid-19) ini.

“Ini menjadi kabar baik. Walikota Sawahlunto memberitahu saya. Sudah 80 persen mesjid di Sawahlunto melaksanakan sholat Jumat.  Katanya warga akan menggelar sholat Idul Fitri nanti. Alasannya karena hingga saat ini belum ada warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19. Ini hendaknya juga dapat dilakukan didaerah lain. Bisa menjadikan daerahnya bebas Covid-19,” ungkap Irwan Prayitno, Sabtu (16/5).

Dijelaskannya, pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan Pemprov Sumbar untuk menekan penyebaran virus korona. Untuk itu semua daerah harus berjuang menghindari wabah tersebut. Setelah PSSB tahap pertama berakhir 5 Mei, kemudian ada kesepakatan dengan seluruh kepala daerah di Sumbar, PSBB kedua lebih fokus pada pengetatan mobilitas warga, sesuai Permenhub Nomor 25/2020. Selain itu juga menjalankan Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Nomor 007/2020.

Dari evaluasi itu disepakati, jika ada daerah yang benar-benar masih bersih dari Covid-19, atau hijau. Maka PSBB dapat direlaksasi, melalui kearifan lokal. Khusus untuk ibadah pengurus masjid dan tokoh masyarakat dapat membuat fakta integritas, kalau mereka dapat melaksanakan ibadah berjamaah di Masjid, dengan syarat mendapat izin dari pemerintah daerah.

Sementara itu untuk Kota Sawahlunto, sudah sampai pada kearifan lokal. Sebanyak 80 persen Masjid sudah sholat Jumat berjamaah, meski tetap sesuai dengan protap Covid-19, untuk selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan bawa sajadah sendiri dari rumah.

“Sementara Masjid yang 20 persen itu adalah yang berada di lintas Sumatera. Di jalan Raya mereka masih belum berani, karena daerah perlintasan,” ujarnya.

Sedangkan untuk memastikan Kota Sawahlunto dapat memberikan izin sholat Idul Fitri, daerah itu saat ini sedang memeriksa sebanyak 1.600 sampel swab. Jumlah itu diambil dari 400 sampel masing-masing Kecamatan dengan sistem multi stage sampling. Untuk melakukan tes ini, Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Universitas Andalas dalam bentuk pool test.

“Nah sekarang sedang menunggu hasil sampel itu, diperiksa tiga hari lagi. Jika negatif, Sawahlunto bisa satu-satunya yang bisa sholat Idul Fitri bersama nanti. Tapi jika ada  yang positif, tentu harus ditelusuri, dikecamatan mana, Nanti dibuat lagi kebijakan sesuai dengan kearifan lokal, acuannya tetap Maklumat MUI Sumbar 007/2020,” ulasnya.

Menurutnya, langkah maju Kota Sawahlunto tersebut hendaknya menjadi contoh untuk daerah lain. Karena, bisa menjadikan daerahnya masih zona hijau, melalui peraturan yang tegas dan ketat untuk orang keluar masuk.

“Penyebaran ini intinya kan orang keluar masuk, jika tegas dan ketat. Orang yang masuk itu harus benar-benar sehat,”ulasnya.

Sebelumnya, sholat Jumat di Mesjid Agung Nurul Islam, Kota Sawahlunto, Jumat (15/5) diikuti ratusan jemaah. Sholat Jumat ini pertama dilakukan sejak kegiatan di rumah ibadah ditiadakan akibat pandemi Covid-19 melanda Sumbar.

Walikota Sawahlunto, Deri Asta menambahkan, sholat Jumat diperbolehkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Forkompinda, MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sawahlunto.  Ini merujuk surat MUI Sumbar kepada Gubernur dan Walikota/Bupati se Sumbar untuk memfasilitasi umat untuk sholat Jumat.

Selain itu, hingga saat ini, Kota Sawahlunto masih tercatat sebagai salah satu dari tiga kota kabupaten di Provinsi Sumbar yang zero (nol) konfirmasi kasus Covid-19. “Karena itu mulai tanggal 15 Mei 2020 ini, mesjid di Sawahlunto sudah bisa melaksanakan sholat Jumat,” tambah Deri Asta.

Meskipun diperbolehkan, namun protokol kesehatan tetap diberlakukan selama pelaksanaan sholat Jumat ini. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap jemaah yang memasuki Mesjid. Sementara Satpol PP perempuan ditugaskan mengecek masker dan sajadah jemaah. Jika tidak mematuhi, jemaah diperingati dan diminta memakainya pada Jumat depan.(EH)

Tinjau mendadak Posko Satgas Bungus dan Batang Arau, Gubernur Sumbar Larang Kapal Nelayan Angkut Penumpang

PADANG, SangkalaNews–Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengunjungi Posko Siaga Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Satgas Matra Laut Pelabuhan Bungus dan Batang Arau mendadak, Sabtu (16/5).

Kedatangan Gubernur Sumbar di posko tersebut, ingin memastikan sampai mana kesiapan petugas di lapangan yang bertugas melaksanakan Permenhub No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H.

Irwan menanyakan kepada petugas di posko prosedur pengawasan yang dilakukan di jalur laut. Irwan mengungkapkan, 39 persen kasus positif korona di Sumbar penyebarannya berasal dari orang luar yang datang ke Sumbar. Kalau orang luar tidak ada yang masuk, maka tidak akan ada penyebaran virus korona di Sumbar.

Saat ini, pemerintah te
lah mengeluarkan aturan untuk melarang orang keluar masuk daerah melalui Permenhub No 25 tahun 2020. Irwan menegaskan agar Permenhub No. 25 Tahun 2020 ini dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik.

“Saya datang memastikan Permenhub No. 26 tahun 2020 ini diterapkan. Pertanyaannya, Kenapa ini dilakukan, karena masalah penyebaran virus korona (Covid-19) melalui manusia. Selagi ada orang yang bepergian keluar masuk daerah maka Covid-19 ini tidak akan habis,” tegas Irwan yang datang didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi.

Irwan menegaskan kepada seluruh petugas, agar mengawasi jangan sampai ada orang yang keluar dan masuk Provinsi Sumbar, melalui jalur laut. Kecuali bagi orang tertentu, yang ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 tahun 2020, yang mengatur tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Jadi Permenhub No. 25 Tahun 2020 itu ada pengecualiannya, seperti tenaga dokter, TNI, Polri, PT PLN dan lainnya. Namun, bagi yang pengecualian ini, ada persyaratan kalau keluar masuk daerah. Seperti surat tugas dan lainnya. Maka petugas posko-lah yang akan mengawasinya. Saya tegaskan mudik dan bepergian tidak boleh. Hadirnya posko ini harus tegas melarang orang yang masuk dan keluar Sumbar. Kalau barang-barang boleh masuk. Kalau kita semua disiplin, Insya Allah bisa menyelesaikan masalah Covid-19 ini,” tegasnya.

Irwan juga menambahkan, agar pengawasan di laut benar-benar dijaga ketat, dengan tidak beroperasinya kapal cepat Mentawai Fast, tidak tertutup kemungkinan, ada penumpang yang sembunyi-sembunyi masuk melalui kapal nelayan.

“Kapal cepat Mentawai Fast sekarang tidak beroperasi lagi. Kapal ASDP juga sudah ada jadwalnya yang hanya mengangkut barang-barang dan penumpang yang memenuhi syarat pengecualian, yang ada hanya kapal nelayan yang berangkat dengan jadwal tidak menentu. Bisa saja kapal nelayan ini mengangkut penumpang. Posko ini hadir untuk mengawasi hal tersebut,” tegasnya.

Kepala Dishub Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi mengungkapkan, petugas yang bertugas di posko tersebut terdiri dari, perwakilan Dishub Provinsi Sumbar, Lantamal II, PT Pelindo, KSOP, Beacukai, Satpol PP Provinsi Sumbar, BPBD Provinsi Sumbar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar dan Polairud.

Heri menambahkan, pihaknya selama pengawasan petugas di lapangan, seperti di jalur darat, banyak temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan kendaraan dari luar yang masuk ke Provinsi Sumbar. Modusnya bermacam-macam. “Beberapa modus pelanggaran yang dilakukan, seperti ada yang menyelundupkan orang dalam truk, termasuk juga melalui mobil barang. Ini menjadi pengawasan kita bersama,” tegasnya.

Khusus jalur laut, Heri mengungkapkan dirinya juga mendapatkan informasi dari Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, masih ada kapal-kapal nelayan dari Sibolga masuk ke perairan Sumbar. Bupati Kepulauan Mentawai bahkan mengajukan permintaan ke Pemprov Sumbar, agar menghentikan kapal-kapal tersebut masuk. Heri berharap agar melalui posko ini dapat bersama-sama mengawasinya.(EH)

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Terima Bantuan Relawan PLN untuk Tangani Covid-19

PADANG, SangkalaNews–Relawan Bantu Tenaga Medis Sumbar Lawan Covid-19 dari PT. PLN Wilayah Sumatera bagian tengah memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) dalam penanganan Covid-19, kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, Jumat (15/5).

Penyerahan ini dilakukan Deputy Group Head Audit Sumatera Bagian Tengah 4 PT. PLN (Persero) Edy Budiarso. Bantuan yang diserahkan berupa APD pakaian hazmat suit bahan spunbond 75 gram (sekali pakai) sebanyak 40 pcs, pakaian hazmat suit bahan tetra water proof (pakai berulang kali) sebanyak 25 pcs, sarung tangan/handscoon sebanyak lima box, face shield sebanyak 50 pcs dan vitamin sebanyak enam box.

Bantuan tersebut merupakan serangkaian dari kepedulian yang dilakukan pihak PT. PLN terhadap tenaga medis dalam melawan Covid -19 di Sumbar.

“Saya atas nama Pemprov Sumbar sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Bantuan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi petugas medis di lapangan yang merupakan garda terdepan penanganan virus corona,” ucap Gubernur Sumbar.

Bantuan ini diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat. Karena, selain APD dalam bentuk hazmat, juga ada bantuan vitamin agar imun tenaga kesehatan tetap terjaga. “Pemerintah sangat bersyukur atas bantuan ini.

Diharapkan bantuan bisa langsung didistribusikan sesuai kebutuhannya dan penempatannya,” ujar Irwan.Selanjutnya bantuan tersebut langsung diserahkan kepada Kepala BPBD Sumbar, Erman Rahman untuk didistribusikan pada tenaga medis yang ada di posko Covid-19 di perbatasan.(EH)

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menambah Beban Masyarakat disaat Pandemi

JAKARTA, SangkalaNews–Anggota DPD RI, Fahira Idris mengungkapkan, dampak pandemi korona ini tentunya menganggu kondisi ekonomi semua warga masyarakat, termasuk mereka yang diasumsikan sebagai kelas menengah.

Selain karena sebelumnya MA sudah sempat membatalkan kenaikan, kebijakan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan momentumnya kurang tepat untuk saat ini. kebijakan Pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II yang mulai berlaku 1 Juli 2020, dan Kelas III yang baru akan naik tahun 2021 mengejutkan berbagai pihak.

Pasalnya, pada Februari 2020, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan Perpres Nomor 75/2019 yang mengatur soal kenaikan BPJS Kesehatan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang, kebijakan kenaikan ini juga mendapat sorotan karena ditetapkan saat pandemi Covid-19 yang cukup menggangu roda ekonomi warga, termasuk kelas menengah yang diasumsikan sebagai peserta Kelas I dan II.

Lambannya pergerakan ekonomi akibat korona ditambah kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikhawatirkan akan semakin menambah beban masyarakat.

“Memang kelas III baru akan 2021, namun tetap saja momentum menaikkan iuran untuk kelas I dan II, menurut saya kurang tepat untuk saat ini, tidak bisa dipungkiri semua golongan masyarakat merasakan dampak ekonomi akibat pandemi ini. Makanya kebijakan kenaikan ini dikhawatirkan membuat banyak yang mengalami kendala untuk membayar,” tukas Fahira Idris, Kamis (14/5) di Jakarta.

Tambah Fahira, selama wabah masih terjadi dan PSBB masih diterapkan, idealnya berbagai lapisan masyarakat diberi berbagai kelonggaran untuk mengurangi beban ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan tidak menaikkan atau menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kelonggaran ini agar ritme atau pergerakan ekonomi masih terus dapat berputar walau tidak normal seperti biasanya.

Memang defisit yang terus menerus terjadi bisa menganggu keberlangsungan BPJS Kesehatan dan terus membebani APBN, oleh karena itu upaya pemerintah menekan defisit BPJS Kesehatan harus didukung.

Namun, Pemerintah bersama BPJS Kesehatan masih memiliki pilihan antara lain terus memaksimalkan kepatuhan pembayaran iuran hingga sempurna (mendekati 100 persen) dan terus meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan sehingga defisit bisa dipangkas maksimal agar sisa defisit tidak terlalu membebani APBN.

“Hal yang menjadi kekhawatiran kita semua dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang terjadi dimasa sulit ini adalah akan terjadinya tunggakan yang masif khususnya dari golongan mandiri. Jika ini terjadi justru malah akan menganggu finansial dan keberlanjutan BPJS Kesehatan secara keseluruhan,” pungkasnya

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri tertuang dalam keputusan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34: Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu.(EH)

Warga Desa harus Menerima Manfaat BLT Dana Desa saat Lebaran

JAKARTA,  SangkalaNews–Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) dana desa harus segera disalurkan dan dibagikan bagi warga yang berhak sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Saat ini BLT dana desa yang tersalurkan baru mencapai sekitar 11.000 desa atau 14, 6 persen. Baru sekitar 1,1 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Padahal dana yang sudah di transfer ke rekening desa sudah mencapai Rp20,5 Triliun.

Angka ini masih sangat rendah,” ujar Budi Arie Setiadi dalam acara Video Conference “Menuju Penyaluran BLT Dana Desa 100 % ” ber
sama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kepala Dinas PPMD Jawa Timur, Mohamad Yasin, Bupati Tenggralek, Bupati Bangkalan serta perangkat daerah, Jumat (15/5).

“Di waktu yang tersisa kita sama-sama bekerja keras bergotong royong agar seluruh warga desa yang berhak menerima BLT Dana Desa bisa merayakan hari raya lebaran dengan penuh kegembiraan. Sebab prinsip utama dana desa adalah instrumen distribusi keadilan,” jelas Budi.

Budi juga berharap pencapaian 100 persen Penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Trenggalek bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi daerah-daerah lain, untuk segera mengeksekusinya secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.

“Jika diperlukan harus ada diskresi terobosan dan kreatif untuk mempercepat proses penyaluran itu. Tapi prinsip-prinsip Akuntabilitas dan tranparansi tetap harus diutamakan. Jangan biarkan warga desa menunggu,” pungkas Budi.(EH)

Nyaris tak tersentuh, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit membagikan bantuan untuk Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang

PADANG, SangkalaNews–Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang menerima bantuansembako dari Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit, Jumat (15/5).

Bantuan tersebut diberikan untuk menanggulangi dampak virus corona (Covid-19) yang semakin meningkat di Sumbar. Sebanyak 30 paket sembako langsung diserahkan oleh Nasrul Abit pada Ketua PPDI Kota Padang, Icun Suheldi di kediamannya di Perumahan Bumi Lareh Permai, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Jumat (15/5).

Wagub mengatakan, dalam membantu sesama, kita tidak bisa berpedoman pada data yang ada. Saat ini di lapangan masih banyak masyarakat yang belum tersentuh bantuan. “Memang benar, ada sebagian anggota PPDI belum menerima bantuan dari pemerintah. Apalagi bantuan ini sangat berarti bagi kaum disabilitas, di tengah pandemi Covid-19 yang semakin menganggu perekonomian masyarakat,” ucap Nasrul Abit.

Ditambah lagi nasib kaum disabilitas di tengah pandemi Covid-19 ini sangat memprihatinkan. Tak banyak yang bisa dilakukan, mereka hanya mempertanyakan hak sesuai undang-undang, maupun Surat Edaran Menteri Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Belum semua anggota disabel yang mendapat bantuan ini.

“Kita prihatin, sampai saat ini masih ada masyarakat kita yang terdampak penanganan wabah covid 19 belum mendapat bantuan sosial. Terutama kawan-kawab disable,” ujarnya.

Nasrul Abit berharap Pemprov Sumbar melalui Dinas Sosial selalu ada perhatian kepada kaum disabilitas. “Data disabilitas, tuna netra, tuna rungu dan lain-lain, ini tentu sudah ada di Pemprov Sumbar. Agar ini dilakukan verifikasi kembali oleh dinas sosial kabupaten/kota. Sehingga semuanya nanti dapat terayomi, terbantu dalam berbagai terutama program PKH. Mereka membutuh sekali,”
ujarnya.

Sementara itu ketua PPDI Kota Padang, Icun Suhaldi juga menyampaikan, hampir semua anggota disabel ini keluarga miskin atau tidak mampu. Jumlah ada ribuan namun belum terdata secara baik. “Lihatlah anak-anak disabel yang sedang dalam pendidikan. Mereka rata-rata dari keluarga miskin tidak mampu dan masih ada yang belum terdata PKH semua. Saat ini mereka belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) itu,” ujar Icun.

Icun juga menambahkan, anggota disabilitas cukup banyak. “Karena kami banyak bergerak pada usaha jasa informal, seperti pijat, pertukangan, tenaga seni dan bangunan, yang saat ini tidak bisa bergerak dan beraktifitas seperti biasa, di tengah pandemi Covid-19 ini kami berharap mendapatkan bantuan sembako dan lainnya. Sehingga bisa bermanfaat bagi anggota-angota kami,” ucapnya.(EH)

Presiden Joko Widodo ingin Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

JAKARTA, SangkalaNews–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air.

Beliau juga mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.

“Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (15/5).

Presiden mengatakan, nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.

“Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid-19. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman,” Tambahnya.

Jokowi menegaskan, hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis. Justru dari situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus Covid-19 tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan,” ucapnya.

“Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru,” imbuh Presiden.

Beliau yakin apabila masyarakat patuh terhadap imbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman, mengenakan masker, dan sering mencuci tangan dengan sabun di saat tahapan masyarakat dapat kembali produktif, maka akan dapat mencegah diri dari virus tersebut.

“Ini penyakit berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya asal jaga jarak yang aman, cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker. Ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti memang itu yang harus kita pegang,” tuturnya.

Adapun nantinya jika tahapan masyarakat produktif, aman dari Covid-19 dapat diterapkan, berbagai sektor usaha sebagaimana dicontohkan oleh Presiden seperti rumah makan misalnya, dapat beroperasi kembali.

“Iya tentu saja nanti kalau sudah diputuskan, sektor-sektor usaha yang tutup dapat berangsur-angsur dibuka kembali. Tentu dengan cara-cara yang aman dari Covid agar tidak menimbulkan resiko meledaknya wabah. Saya ambil contoh misalnya rumah makan isinya hanya 50 persen, jarak antar kursi dan meja diperlonggar,” ucap Presiden.

Tentang kapan pelaksanaan tahapan masyarakat produktif aman dari Covid-19 ini akan dimulai, Presiden mengatakan akan terus melakukan evaluasi dan melihat data dan fakta seperti kurva positif Covid-19, kurva yang sembuh, dan kurva yang wafat, sebelum akhirnya membuat keputusan.(EH)

PADANG, SangkalaNews– Terhitung sampai saat ini Jumat (15/5) Masyarakat Provinsi Sumbar yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19)  hampir menembus angka 400 orang, yakni 393 orang. Kenaikan angka ini, dikarenakan ada penambahan 22 orang lagi positif terinfeksi Covid-19.

Diugkap Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman Rizal selaku Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar,  selain penambahan 22 orang positif Covid-19, juga terdapat yang sembuh bertambah dua orang, sehingga total yang sembuh mencapai 88 orang.

Penambahan masyarakat Sumbar positif terinfeksi Covid-19 hari ini berdasarkan hasil swab test Laboratorium Biomedikn Fakultas Kedokteran Unand yang dipimpin oleh Dr. dr. Andani Eka Putra, M. Sc dan Balai Veteriner Bukittinggi.

Adapun penambahan orang positif Covid-19 tersebut yaitu, dari Kota Padang sebanyak 19 orang, Kota Bukittinggi (dua orang), dan Kota Padang Panjang (satu orang). (lihat grafis-red).
Sementara, pasien sembuh ada dua orang : Laki-laki berumur 30 tahun, warga Pauh Kota Padang, pekerjaan pegawai BUMN, pasien RS Unand dan Laki-laki berumur 60 tahun, warga Padang Tarok Kabupaten Agam, pekerjaan sopir angkot, pasien RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Dilihat dari data sampai saat ini, total positif terinfeksi Covid-19 di Provinsi Sumbar adalah 393 orang. Dengan rincian 136 orang dirawat di berbagai rumah sakit, isolasi mandiri (80 orang), Bapelkes Provinsi Sumbar (16 orang) dan di BPSDM Provinsi Sumbar (52 orang), meninggal (21 orang) dan sembuh (88 orang).

Total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 8.875 orang. Proses pemantauan (276 orang), dengan rincian karantina Pemda (31 orang) dan isolasi mandiri (245 orang). Selesai pemantauan (8.599 orang).

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 685 orang, dari 685 PDP tersebut, 42 orang masih dirawat di berbagai rumah sakit rujukan sambil menunggu hasil test swab laboratorium, dinyatakan negatif, pulang dan sehat sebanyak 643 orang.(EH)

Berikut Rincian Data Penambahan Positif Covid-19 di Sumbar:

• Kota Padang

1. Pria (52 tahun), warga Lubuk Buaya, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

2. Perempuan (13 tahun), warga Balai Gadang, pelajar, terinfeksi karena kontak kasus konfirmasi, (isolasi mandiri).

3. Perempuan (39 tahun), warga Banda Buat, tenaga kesehatan, terinfeksi kontak kasus konfirmasi, (isolasi mandiri).

4. Pria (25 tahun), warga Lubuk Minturun, Polri, terpapar dari pekerjaan, (isolasi mandiri).

5. Pria (46 tahun, warga Dadok Tunggul Hitam, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

6. Pria (54 tahun), warga Padang Pasir, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

7. Pria (51 tahun), warga Kalumbuk, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

8. Perempuan (60 tahun), warga Pagambiran, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

9. Pria (50 tahun), warga Korong Gadang, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

10. Perempuan (19 tahun), warga Flamboyan, karyawan toko, terinfeksi sebagai karyawan toko di Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

11. Perempuan (59 tahun), warga Flamboyan, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

12. Perempuan (52 tahun), warga Flamboyan, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

13. Perempuan (20 tahun), warga Flamboyan, karyawan toko, terinfeksi sebagai karyawan toko di Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

14. Pria (49 tahun), warga Tanah Sirah, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

15. Perempuan (54 tahun), warga Banuaran, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

16. Pria (27 tahun), warga Pauh, tenaga kesehatan, terinfeksi karena kontak kasus konfirmasi, (isolasi mandiri).

17. Perempuan (49 tahun), warga Ulak Karang, IRT, diduga terpapar dari adik berdagang di Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

18. Pria (57 tahun), warga Alai Parak Kopi, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

19. Pria (25 tahun), warga Veteran, pedagang, terinfeksi sebagai pedagang Pasar Raya Padang, (isolasi mandiri).

• Kota Bukittinggi

1. Pria (28 tahun), warga Kabun Pulasan, karyawan hotel, terinfeksi kontak kasus konfirmasi, (isolasi mandiri).

2. Pria (58 tahun), warga Tangah Jua, tenaga kesehatan, terinfeksi karena kontak kasus konfirmasi, (isolasi mandiri).

• Kota Padang Panjang

1. Perempuan (24 tahun), warga Kampung Manggih, Satpol PP, terinfeksi kontak kasus konfirmasi, (isolasi mandiri).

Presiden Joko Widodo resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS KESEHATAN 100 persen

Jakarta,SangkalaNews -- Presiden Joko Widodo resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS KESEHATAN 100 persen yang diberlakukannya pada Januari 2020 lalu.

Pembatalan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam perpres yang ditandatangani Jokowi 5 Mei yang lalu tersebut, iuran peserta mandiri bukan pekerja dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) dikembalikan ke aturan lama.

Untuk peserta mandiri kelas III yang pada Januari 2020 lalu iuran dinaikkan menjadi Rp42 ribu per orang per bulan dikembalikan menjadi Rp25.500.

Untuk peserta mandiri kelas II yang pada Januari lalu iuran naik jadi Rp110 ribu per orang per bulan diturunkan lagi jadi Rp51 ribu. Sementara itu untuk peserta kelas perawatan I, iuran yang tadinya dinaikkan jadi Rp160 ribu per orang per bulan dikembalikan menjadi Rp80 ribu per orang per bulan.

Pembatalan kenaikan iuran mulai berlaku April. Meski membatalkan kenaikan iuran, Jokowi memutuskan untuk tidak mengembalikan iuran yang sudah dibayar peserta pada periode Januari-Maret 2020.

Dalam perpres tersebut Jokowi mengatur iuran peserta untuk kelas perawatan III, II dan I pada periode tersebut tetap Rp42 ribu, Rp110 ribu dan Rp160 ribu per orang.

Dalam pertimbangan putusannya, Jokowi menyatakan keputusan tersebut dilakukan untuk melaksanakan putusan MA. Sebagai informasi, MA dalam sidang putusan uji materi Perpres Jaminan Sosial beberapa waktu lalu memang menyatakan beleid kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan pemerintah mulai 1 Januari lalu tidak memiliki kekuatan hukum.(EH)

BNI Wilayah Sumbar, Riau dan Kepri bagikan Paket sembako dan Tajil Gratis di Segenap Cabang kepada masyarakat

SangkalaNews-BNI menggelar program BNI Berbagi untuk turut membantu masyarakat terkena dampak wabah COVID-19. BNI Berbagi digelar serentak sepanjang bulan puasa di seluruh Indonesia dengan semangat Ramadan untuk Indonesia.

Aktivitas utamanya adalah Pembagian Paket Pangan, Pembagian Takjil, dan Bantuan Panti Asuhan.
“Dalam kegiatan penyaluran bantuan tersebut, kami tetap menerapkan protokol physical distancing, mengatur agar jarak penerima bantuan terjaga satu sama lain, sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19,” ujar Pemimpin BNI Wilayah sumbar, riau dan kepri, S. Hidayat Safwan.

Dalam program Pembagian Paket Pangan, BNI menyediakan sekitar 5.000 paket sembako disalurkan setidaknya di 13 Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau yang tersebar di 13 wilayah operasional perusahaan, total penyediaan paket sembako yang dibagikan adalah senilai Rp 750.000.000,-

Selain itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan terimakasih kepada Bapak Firmansyah sebagai Wakil Pemimpin Wilayah Padang yang mewakili penyerahan di Padang atas bantuan yang diberikan oleh BNI, begitu juga di Kota Pekanbaru, pemberian bantuan disambut hangat oleh Walikota Pekanbaru DR H.Firdaus ST MT beserta jajaran atas support BNI di Program BNI Berbagi Berkah Ramadhan.

Serentak di segenap Tempat BNI membagikan Sembako, APD serta tajil gratis disetiap Cabang ataupun outlet sebagai bentuk kepedulian.

Sementara itu program pembagian takjil ini digelar di seluruh wilayah operasi BNI Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepri. Program ini berupaya membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar kantor layanan BNI agar usaha mereka tetap bertahan. Panganan untuk berbuka puasa yang dibagikan BNI ini dibeli dari UKM, sehingga diharapkan dapat meringankan dampak COVID-19 terhadap usaha mereka. Pembagian takjil pun dibagikan secara gratis dengan pengaturan jarak antrean, sesuai dengan protokol physical distancing.

 “Program-program yang kami laksanakan ini memiliki karakteristik berlainan, dengan harapan dapat menyentuh berbagai elemen masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Ini adalah masa sulit yang dihadapi banyak orang. Uluran tangan dalam bentuk apa pun akan sangat berarti,” kata Wakil Pemimpin BNI Wilayah Sumbar, Riau dan Kepri Iwan Affandi.(EH)

Walikota Padang, Mahyeldi menyerahkan bantuan 143 Ton Beras Melalui seluruh Camat di Padang

SangkalaNewsPADANG - Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah  melepas penyerahan bantuan berupa beras 10 kg per paketnya untuk sebanyak 14.032 Kartu Keluarga (KK) yang dibagi kepada 11 kecamatan se-Kota Padang, bantuan ini diserahkan kepada warga akibat wabah pandemi virus corona (covid-19) di Kota Padang. Bantuan ini dikucurkan Pemerintah Kota Padang yang juga didukung sejumlah pihak.

"Alhamdulillah, kita kembali menyalurkan bantuan kepada warga Kota Padang yang terdampak secara ekonomi akibat dampak covid-19 ini. Hari ini sebanyak 143 ton beras kita distribusikan untuk sebanyak 14.032 KK di Kota Padang," ungkap Mahyeldi sewaktu acara pelepasan pendistribusian bantuan sosial tersebut di pelataran parkir Komplek Perkantoran Balai Kota Padang, Senin pagi (11/5/2020).

Dijelaskan Mahyeldi, lebih kurang 5.968 KK atau sebanyak 60 Ton beras sudah disalurkan kepada warga Kota Padang yang paling berat terdampak covid-19. Sebagaimana per KK-nya menerima bantuan 10 kg beras, dan bantuan itu merupakan kolaborasi dana yang dihimpun dari 7 lembaga zakat yang ada di Kota Padang. Beliau juga merincikan, sementara 143 ton beras untuk dibagikan kepada 14.032 KK kali ini, 80 ton-nya bersumber dari Baznas Kota Padang dan 63 ton lagi dari kumpulan infak dan sedekah ASN Pemko Padang yang terkumpul di April 2020.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita sangat berterima kasih kepada Baznas Kota Padang yang terus peduli kepada warga Kota Padang di tengah musibah ini," pujinya.

Selain itu Mahyeldi juga mengapresiasi Baznas Kota Padang  melalui dukungan pengurus masjid di Padang, juga akan mendistribusikan lagi bantuan yang sama kepada sebanyak 21.000 KK dengan total bantuan berjumlah Rp3 miliar.

"Berarti untuk tahap awal ini kita sudah mendistribusikan bantuan sosial bagi warga Kota Padang yang terdampak akibat pandemi covid-19 lebih kurang 20.000 KK lebih, kemudian ditambah lagi 21.000 KK lagi ke depan oleh Baznas Kota Padang.

"Alhamdulillah, lebih kurang sudah 60.000 KK di Kota Padang sudah menerima bantuan sejauh ini. Kami sangat mengapresiasi Baznas beserta beberapa lembaga zakat lainnya di Kota Padang, juga unsur BUMN/BUMD, pihak swasta, personal-personal, organisasi dan para donatur yang saling bahu-membahu dalam membantu khususnya di tengah pandemi covid-19 ini," tambah wako berterima kasih.

Mahyeldi mengatakan, bahwa dirinya sudah menandatangani bantuan covid-19 dari APBD Kota Padang. Untuk bantuan ini per KK akan dibantu Rp600.000 untuk 74.126 KK dengan total uang berjumlah Rp44 miliar lebih.

"Jadi dari 144.000 KK total warga masyarakat yang terdampak di Kota Padang, kita juga dibantu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk sebanyak 13.000 lebih KK. Kemudian dari Pemerintah Pusat sebanyak 28.000 lebih ditambah sembako dan lainnya sehingga totalnya menjadi 58.000 KK. Sedangkan untuk Kota Padang sendiri kita menutupi sisa selebihnya yakni sebanyak 74.000 lebih KK," tambah wako merincikan.Untuk kejelasan dan transparansi penyaluran bantuan, Mahyeldi menyebutkan data-data penerima bantuan dampak covid-19 tersebut nantinya baik data dari Pusat, Provinsi dan Kota Padang akan ditempelkan nama dan alamat penerimanya di semua kantor kelurahan atau di rumah-rumah di seluruh kelurahan se-Kota Padang.

"Ini demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bisa saja pemalsuan daftar data untuk memberikan kegaduhan, kita sudah mengantisipasinya jauh-jauh hari, karena data yang sah adalah hanya yang ditandatangani saya sendiri selaku Wali Kota Padang," ujar Mahyeldi.

Bantuan  sebanyak 143 ton kali ini diserahkan Wali Kota Padang kepada 11 camat se-Kota Padang secara simbolis untuk diserahkan kepada warga penerimanya di setiap kelurahan melalui RT masing-masing. Sementara untuk bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemko Padang sebesar Rp600.000 juga akan didistribusikan pihak kelurahan ke masing-masing keluarga penerima sesuai data dan kriteria.

Pada kesempatan itu juga dihadiri Sekda Amasrul, para Asisten serta pimpinan OPD terkait.

3 Penumpang BIM Gagal Berangkat karna Tidak Memiliki Hasil Tes KORONA

 PADANG, SangkalaNews-Tiga penumpang pesawat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Sumatera Barat, gagal terbang karena tidak memiliki dokumen hasil tes rapid atau swab Covid-19.
Mereka cuman memikili surat keterangan sehat sehingga pihak Satgas Covid-19 Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat, menolak mereka.

Executive General Manager (EGM) PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang BIM, Yos Suwagiono
mengatakan "Ada sejumlah penumpang batal berangkat dari BIM. Itu hasil pemeriksaan dokumen
oleh petugas di Tim Satgas Covid-19 BIM,”  dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/5/2020).


Selain itu, terdapat juga 35 calon penumpang yang telah mereservasi tiket malah tak hadir di bandara
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. "Jadi total ada 38 calon penumpang yang batal
berangkat. Tiga tidak lengkap dokumen dan 35 tidak hadir," tambah Yos. juga, ada satu penumpang
yang melakukan refund tiket.

Napi Asimilasi di Padang berulah, begal dan membakar rumah

Padang, SangkalaNews- Narapidana (napi) program asimilasi berulah. 6 napi diringkus Tim Polresta Padang Sumatera Barat, yang melakukan tindak kriminal April-Mei

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Rico Fernanda, kepada Wartawan Sabtu (9/5), mengatakan keenam napi asimilasi dari Lapas Kelas II A Padang dan Lapas Kelas II B Pasaman Barat itu kebanyakan melakukan tindak pidana pencurian.

Diantaranya

1. YA (22).  Ditangkap pada 7 Mei di Depan SPBU Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Padang, karena diduga menjadi dalang sindikat pencurian kendaraan bermotor dan serangkaian aksi pembegalan di Padang. Ia, yang dilepas dari Lapas pada 2 April setelah menjalani hukuman dalam kasus pencurian, kemudian ditembak polisi pada bagian kaki karena berupaya melarikan diri sewaktu hendak ditangkap.

2. Firdaus (26). Ia diringkus sebab diduga mencuri gawai milik tetangganya di Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Padang, 14 April.

3. Mardinata (26). Ia diciduk pada 20 April lantaran diduga mencuri gawai di Plaza Andalas Padang. Ia ditembak polisi karena berupaya melawan dan melarikan diri. beberapa waktu yang lalu.

4. PD (33). Ia dibekuk pada 24 April karena diduga menusuk seorang pemuda di bekas bangunan Matahari lama, Padang, 23 April. Sebelumnya, dia menjalani hukuman dalam kasus pencurian laptop.

5. NA (30). Ia ditangkap pada 30 April lantaran diduga membakar rumah keluarga istrinya di Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Ia bebas dari Lapas Kelas II B Pasaman Barat. Ia merupakan residivis kasus narkoba dan pencurian sejak 2013. Dalam rentang 2015 hingga 2019 ia terlibat dalam berbagai aksi pencurian.

6. Seorang napi yang bebas dari Lapas Pekanbaru beberapa waktu yang lalu. Ia ditangkap dan ditembak di Sijunjung. Karena ia melakukan aksi kejahatan di Pekanbaru, Riau, kami serahkah ia ke Polresta Pekanbaru. Sementara itu, lima napi asimilasi yang telah kami tangkap kini ditahan di Mapolresta Padang," tuturnya.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) akan menambah syarat penerima program asimilasi karena banyak narapidana yang berulah.

Untuk ke depannya narapidana yang memenuhi syarat sebagai penerima asimilasi, keluarganya akan didatangkan langsung untuk membuat surat pernyataan," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumbar Budi Situngkir, dikutip dari Antara.

Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk komitmen keluarga dalam mengawasi narapidana bersangkutan usai keluar penjara.

Presiden Joko Widodo Izinkan Warga Kembali Beraktivitas

SangkalaNews- Beberapa ahli menyebut ada kemungkinan kasus pasien positif Covid-19 menurun angkanya, ungkap Presiden Joko Widodo
Namun, ketika kasusnya sudah turun bukan berarti langsung landai atau langsung nol, melainkan masih bisa fluktuatif.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, pemerintah terus berupaya keras dan berharap puncak pandemi Covid-19 akan segera menurun.

Selama wabah masih terus ada, beliau meminta seluruh masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Artinya, sampai ditemukannya Vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis (7/5/2020).

Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan maksud Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat berdamai dengan Covid-19.

Lalu pertanyaan yang ada dibenak masyarakat semua saat ini, kapan sekolah, pasar dan mal buka kembali?
Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan maksud Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat berdamai dengan Covid-19.

Menurut Bey, Jokowi ingin agar masyarakat tetap produktif meski virus corona masih mewabah di dalam negeri.

"Bahwa Covid-19 itu ada, dan kita terus berusaha agar Covid segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif, karena adanya Covid-19 menjadikan adanya penyesuaian dalam kehidupan," kata Bey kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Bey mengatakan, saat ini Covid-19 memang belum ada antivirusnya. Namun, masyarakat bisa mencegah tertular dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak.

Menurut Bey, hal ini adalah hidup normal dengan cara baru. "Ya, artinya jangan kita menyerah, hidup berdamai itu penyesuaian baru dalam kehidupan. Ke sananya yang disebut the new normal. Tatanan kehidupan baru," kata dia.

 Sekali lagi ingin saya tegaskan, yang utama adalah ikuti dengan disiplin protokol kesehatan. Silakan beraktivitas secara terbatas, tetapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan," katanya.

"Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semuanya, kedisiplinan warga, serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur," tandasnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral meluruskan informasi soal rencana pemerintah untuk kembali membuka mal, pasar, dan sekolah pada Juni mendatang.

Ia menegaskan, hal tersebut merupakan rencana yang baru direalisasikan jika ada kemajuan signifikan dalam penanganan pandemi virus corona ( Covid-19).

"Salah satu syaratnya adalah penurunan pasien positif selama 14 hari berturut turut sampai kemudian tak ada penambahan pasien positif lagi," kata Donny kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2020).

Oleh karena itu, Donny menyebutkan, saat ini pemerintah berupaya keras agar penerapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa berjalan efektif.

Mulai dari bagaimana protokol kesehatan dijalankan, penegakan hukum dilakukan terukur, serta dipatuhinya larangan mudik.

"Apakah Juni sudah bisa dilonggarkan atau tidak, kita tidak tahu. Kita tak mau terjadi second wave (gelombang kedua)," kata Donny.

Sebelumnya, foto skenario pemulihan ekonomi Indonesia beredar luas dan diperbincangkan di jagat maya.

Foto tersebut menunjukkan timeline beroperasinya kembali berbagai sektor. Kementerian Koordinator Perekonomian menyampaikan, foto yang beredar luas tersebut merupakan bagian dari kajian awal pemerintah dalam menentukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

"Yang beredar di masyarakat tersebut merupakan kajian awal Kemenko Perekonomian, yang selama ini secara intens melakukan kajian dan kebijakan pemerintah menjelang, selama, dan pasca-pandemi Covid-19," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (7/5/2020).

1. Fase pertama, yang dilakukan pada 1 Juni 2020 ialah membuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B), dengan tetap menerapkan social distancing.
2. Fase kedua yakni pada 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi kembali.
3. Fase ketiga, 15 Juni 2020, tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian.
4. Fase keempat, 6 Juli 2020, difokuskan pada evaluasi terhadap pembukaan berbagai fasilitas seperti restoran hingga tempat ibadah.
5. Fase kelima, 20 Juli dan 27 Juli 2020, evaluasi fase keempat dan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi dengan normal.
#fotokita

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Padang, Minggu 10 Mei 2020

SangkalaNews - Jadwal imsak dan buka puasa di Kota Padang Minggu, 10 Mei 2020 atau 17 Ramadhan 1441 H tersaji dalam berita ini.

Umat  Islam menjalani puasa Ramadhan 2020 di hari ke-10 Ramadhan 1441 H pada Minggu (10/5/2020).

memulai hari puasa penuh, perlu diketahui juga waktu imsakiyah selama Ramadan 2020.

Adapun jadwal imsakiyah ini bersumber dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Inilah jadwal imsakiyah Padang, Minggu (10/5/2020) dan seterusnya:

17 Ramadan 1441 H
IMSAK : 04:45
SUBUH : 04:55
TERBIT : 06:09
DUHA : 06:38
ZUHUR : 12:18
ASAR : 15:40
MAGRIB : 18:20
ISYA' : 19:32

18 Ramadan 1441 H
IMSAK : 04:44
SUBUH : 04:54
TERBIT : 06:09
DUHA : 06:38
ZUHUR : 12:18
ASAR : 15:40
MAGRIB : 18:20
ISYA' : 19:32

19 Ramadan 1441 H
IMSAK : 04:44
SUBUH : 04:54
TERBIT : 06:09
DUHA : 06:38
ZUHUR : 12:18
ASAR : 15:40
MAGRIB : 18:20
ISYA' : 19:32

20 Ramadan 1441 H
IMSAK : 04:44
SUBUH : 04:54
TERBIT : 06:09
DUHA : 06:38
ZUHUR : 12:18
ASAR : 15:40
MAGRIB : 18:20
ISYA' : 19:32

21 Ramadan 1441 H
IMSAK : 04:44
SUBUH : 04:54
TERBIT : 06:09
DUHA : 06:38
ZUHUR : 12:18
ASAR : 15:41
MAGRIB : 18:20
ISYA' : 19:32

Ramalan Zodiak Minggu 10 Mei 2020

Heeey..heyy..
Berikut adalah ramalan zodiak cinta mu besok menurut Sangkala😆😆

(Ingat ini sekedar prediksi) baik mari di mulai saja.

1. Cancer
Simpan kontak sosialmu dengan baik-baik di salah satu ponselmu.
Mungkin suatu saat nanti kamu akan tahu cara menangani suasana hati yang murung dengan berinteraksi dengan orang-orang itu.

2. Loe
Kamu memutuskan untuk memberi lebih perhatianmu pada kekasih hati, dan biasanya kamu akan tampil lebih siap untuk menunjukkan kasih sayang kepada dirinya.

3. Virgo
Jika kamu menikmati untuk menghabiskan waktu bersama kekasih dan mengesampingkan orang lain, ini tidak bagus, karena hal itu akan menyebabkan kesulitan dengan orang lain yang mengandalkan dirimu.

4. Libra
Jika kamu tampaknya bertindak dengan cara agresif yang dapat berdampak pada kehidupan cintamu. Maka itu akan menjadi baik ketika kamu menerima dampak yang positif.

5. Scorpio
Kehidupan romantismu aka bergolak dan diselingi dengan kesalahpahaman.
Berhati-hatilah dalam memberikan pendapat, tidak semua orang bisa menghargai upayamu.

6. Sagitarius
Kamu memahami masalah yang paling penting bagimu dalam kehidupan ini. Kamu dapat menyelesaikan perselisihan yang ada dan siap menghadapi konsekuensinya.

7. Capricorn
Kamu mudah bingung dan akan bereaksi buruk terhadap siapa pun yang berani mengkritik dirimu.Cobalah untuk tidak mengganggu orang yang kamu cintai dan kamu membutuhkan ruang.

8. Aquarius
Nikmati dirimu dengan duduk bersama teman atau keluarga dekat.
Hampir semua interaksi sosial yang kamu kelola sepadan dengan usahamu.

9. Pisces
Menginginkan kehidupan yang mudah membuat dirimu kompromi dengan kekasihmu.
Dan hal itu akan membuka jalan menuju kesuksesan menjalani kisah cinta dengan mudah.

10. Aries
Kamu yakin tentang masa depan kisah romantis dan akan memprioritaskan pasanganmu.
Jika kamu berada dalam hubungan yang stabil, kamu harus menyertakan pasanganmu di dalam memutuskan sesuatu.

11. Taurus
Konflik yang telah berlangsung lama akhrinya perlu dibatasi.
Biarkan dirimu terbuka terhadap sudut pandang orang lain.

12. Gemini
Kamu suka mengobrol dengan orang-orang yang kamu cintai. Akan tetapi karena tanggung jawab yang mendominasi, sebagian besar waktumu cenderung dihabiskan dengan membatasi diri.

Gimana nihh?? Apa ada yang ngena??
Kalau pas syukur dehh.. kalau meleset yaa maaf.. mimin mah juga manusia biasa.. yang merasakan sakit dan bahagia.. ehh kok kayak jadi lirik lagi bang Judika ya..wkwkwk
Oke geessss. Sekian duluu. Wass.

Diesnatalis 39 tahun Universitas Bung Hatta

20 April 2020, Universitas Bung Hatta berusia 39 tahun.

Memaknai perjalanan panjang ini, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta, H. Masri Hasyar, S.H., berkata, "Menyandang nama besar Dr. Mohammad Hatta tidaklah ringan.

Beliau, dengan panggilan akrab Bung Hatta, adalah satu dari dua proklamator kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berilmu tinggi, cinta kepada agamanya, berjiwa demokratis, dan mempunyai dedikasi yang penuh untuk perjuangan bangsa dan kesatuan nusantara. Oleh sebab itu,  dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebunghattaan, kami Yayasan Pendidikan Bung Hatta bersama Universitas Bung Hatta akan terus berupaya membentuk karakter mahasiswa agar ketika mereka tamat, mereka membawa perilaku baik Bung Hatta."

Kita diharapkan lebih menekankan mutu dan relevansi pengelolaan perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat terutama dalam kerangka otonomi daerah dan pendidikan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Universitas Bung Hatta mempunyai visi  menjadi perguruan tinggi unggul dan bermartabat menuju Universitas berkelas dunia," tambah Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Bung Hatta, H. Drs. Zuiyen Rais, M.S.

Di samping mengelola jenjang pendidikan Diploma dan Strata-1, Universitas Bung Hatta juga mengelola jenjang pendidikan pascasarjana (S-2). Saat ini, Universitas Bung Hatta memiliki enam program studi di program pascasarjana: Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (PSP2K), Manajemen, Teknik Sipil, Ilmu Hukum, Arsitektur, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semua Program Studi ini telah terakreditasi B oleh BAN-PT.

Universitas Bung Hatta salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia. Ini dibuktikan dengan banyaknya pilihan program studi,  ada tiga puluh tiga program studi yang telah memperoleh status Terakreditasi A dan B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Jenjang pendidikan S-1, D-3, dan D4 terdiri atas 27 prodi. Sementara itu, jenjang pendidikan S-2 terdiri atas 6 prodi.

"Untuk saat ini universitas Bunghatta sedang melakukan langkah percepatan akreditasi prodi untuk meraih akreditasi A. Diharapkan, dalam waktu dekat, minimal target 50 % prodi-prodi yang sudah memiliki akreditasi B akan memperoleh peningkatan status ke akreditasi A, kedepan juga mengusulkan beberapa prodi untuk mendapatkan Akreditasi Internasional juga segera meningkatkan status akreditasi Institusi menjadi A" tambah Rektor Universitas Bung Hatta, Prof. Tafdil Husni.

Sementara itu Universitas Bunghatta akan ada penambahan satu fakultas, yaitu Fakultas Vokasi (5 prodi) dan Penambahan program magister (5 prodi)
Kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Bung Hatta terus meningkat.

Kualitas pendidikan dan daya saing alumni di dunia kerja membuktikan bahwa Universitas Bung Hatta menjadi salah satu universitas yang bisa bersaing di dunia kerja. Ke depan, kualitas calon mahasiswa baru akan semakin baik lagi, mengingat terbatasnya kapasitas penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan pemerintah untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa.

Universitas Bung Hatta juga memberikan wadah Untuk membina minat dan bakat mahasiswa, berupa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dua tahun belakangan ini berbagai prestasi yang diraih dari kegiatan kemahasiswaan telah mengharumkan nama Universitas Bung Hatta, baik di tingkat internasional maupun regional.

Prestasi mahasiswa pada tahun 2018/2019 dan 2019/2020 di tingkat nasional dan internasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Partisipasi mahasiswa ini telah memperlihatkan prestasi yang sangat membanggakan dan bermanfaat sebagai aktualisasi dari suasana akademik yang suportif dan akomodatif di Universitas Bung Hatta, terutama yang berhasil meraih beasiswa ke Jepang, Jerman, dan Malaysia," ungkap Wakil Rektor III, Prof. Dr. Diana Kartika.

"Harapan ke depan, sivitas akademika Universitas Bung Hatta mampu meningkatkan kedisiplinan, kejujuran, kualitas kerja, dan profesionalisme dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan unit satuan kerja.

Di tengah pandemi Covid-19, Rektor Universitas Bung Hatta juga memberikan perhatian kepada mahasiswa yang masih tetap bertahan kontrakan atau kosan. Perhatian itu diwujudkan dengan memberikan bantuan berupa sembako ke mahasiswa yang orangtuanya mengalami dampak ekonomi atas pandemi Covid-19.

Di samping itu, imbauan agar tetap menjaga diri dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer.

Dalam kesempatan itu, untuk menerapkan kampus digital, Prof. Tafdil Husni juga memberlakukan kuliah daring #dirumahaja bagi dosen dan mahasiswa, yang bekerja sama dengan Telkomsel untuk memanfaatkan aplikasi CloudX. Dengan demikian, mahasiswa dan dosen diberikan kemudahan dan keringanan; hanya dengan membayar Rp10 mahasiswa dan dosen sudah mendapat 30GB untuk mengakses video conference melalui aplikasi CloudX.

Inisiatif ini dilakukan rektor di tengah banyaknya aplikasi gratis, tetapi memakan data yang sangat banyak. "Kami mencoba merefleksikan 'Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar' sebagaimana yang dianjurkan oleh Kemendikbud. Kami sedang menjalankan program ini di Universitas Bung Hatta,"tutup Prof.Tafdil Husni.