Kehidupan New Normal, ini Revolusi Membangun Tatanan Peradaban Baru

PADANG, SangkalaNews–Beberapa Provinsi akan menyonsong tatanan hidup baru alias new normal selama pandemi Korona salah satunya provinsi Sumatera Barat.

Menurut Pengamat Sosiologi Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos, bahwa memasuki Era new Normal tidaklah semudah yang diucapkan.

Kita akan dihadapkan pada dua pilihan dari perubahan tersebut, Pertama kembali ke masa lalu, atau yang kedua, kita harus membangun kebiasan dan peradaban baru. Apalagi menyangkut apa yang dinamakan revolusi.

“Jika kita samakan Covid-19 dengan perubahan dan revolusi, secara tidak langsung kita masuk kepada pilihan tersebut. Kembali ke masa lalu tentu tidak memungkinkan, hal ini disebabkan wabah Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir, atau tidak akan berakhir sama sekali. Solusinya adalah membangun tatanan hidup baru atau yang dikenalkan sekarang dengan sebutan new normal,” ucapnya.

Secara sosiologis keadaan ini dihadapkan dengan situasi anomali tatanan kehidupan dengan situasi yang tidak menentu. Tantangannya, bagaimana mengubah anomali menjadi keteraturan, dalam hal ini tepatnya keteraturan baru.

Eka Vidya Putra menambahkan “Bagaimana keteraturan ini isa dijalankan secara kultural tapi bisa juga secara struktural (pemerintahan). Hemat saya saat ini, dalam menghadapi wabah ini kita bisa mulai secara struktural, dan perlahan-lahan menjadikannya sebagai sesuatu yang membudaya ditengah-tengah masyarakat.

Sosiolog UNP, Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si, mengatakan, walau masih pro-kontra, kebijakan pemerintah dengan menerapkan new normal atau berdamai dengan Covid-19 diharapkan akan menggerakan kembali aktivitas sosial dan ekonomi yang lumpuh dimasa pandemi Covid-19 ini.

“Protokol Kesehatan Covid-19 menuntut dilakukannya perubahan. Konsekwensinya akan merubah prilaku dan gaya hidup segala aktivitas sosial yang terjadi ditengah masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Erianjoni menambahkan, pada dasarnya apapun bentuk strategi menghadapi kovid ini tergantung pada perilaku disiplin dalam menjalankan segala bentuk aktivitas sesuai protokol kesehatan.

“Selagi masyarakat Sumbar tetap nyeleneh dengan protokol kesehatan, maka akan sia-sia saja dan malah makin memperparah kondisi. Buktinya, Sumbar ditetapkan sebagai provinsi dari empat provinsi (DKI, Jabar dan Gorontalo) yang akan melibatkan TNI untuk ambil bagian dalam mendisiplinkan warga. Artinya daerah kita diasumsikan masih buruk kedisiplinan masyarakatnya, sampai TNI harus diturunkan,” paparnya. (EH)